“Kunci keberhasilan kita untuk melakukan konsolidasi data, jangan sampai baru ketika pencocokan dan penelitian muncul berbagai macam permasalahan. Dari awal peran strategis dipegang Disdukcapil dalam konteks pemutakhiran data pemilih. Pastikan pemutakhiran data berjalan sehingga meminimalkan persoalan,” jelasnya.
Sebab kata dia, sebelum pada ujungnya nanti Disdukcapil menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) hingga melakukan pemutakhiran data. Disdukcapil harus segera berkoordinasi secara intens dengan wilayah, kecamatan, kelurahan, RT, RW untuk pemutakhiran data.
“Ketika KPU melakukan sinkronisasi, disandingkan dengan DPT terakhir, sudah bisa di sisir potensi persoalan yang tidak sama. Ketika KPU di tingkat kota/kabupaten membentuk petugas pemutakhiran data, yang turun ke rumah-rumah warga untuk mendata, mencocokkan dan meneliti, gap itu sudah tidak terlalu besar, jadi betul-betul diperlukan pendataan dan koordinasi yang rapi,” imbuhnya.
Bima Arya menilai, DPT itu sangat penting dan ini sering sekali menjadi persoalan ketika hasil pemilihan marginnya tipis. Sehingga satu suara sangat menentukan sekali.
“Jadi selain usaha meningkatkan partisipasi pemilih, juga memastikan tidak ada suara yang hilang dan ini salah satu ikhtiar maksimal untuk mengurangi potensi persoalan perselisihan, supaya data-data pemilihan tidak menimbulkan persoalan ketika ada perselisihan pemilu yang berujung di Mahkamah Konstitusi,” katanya.
