Bima mengayakan, Omnibus Law jika sedari awal melibatkan dengan penuh pemerintah daerah dalam pembahasannya mungkin banyak hal yang bisa dihindari.
“MK memang sudah memutuskan akan ada revisi dan kita berharap apapun itu, apapun langkahnya ke depan tetap ada ruang yang cukup bagi kita, bagi para pemangku kebijakan di daerah untuk bisa memberikan saran kepada pemerintah pusat dalam banyak hal,” ujar Bima.
Bima melihat, UU Ciptaker ini merupakan gagasan besar Presiden Joko Widodo untuk pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan investasi. “Itu patut didukung. Tetapi gagasan besar Pak Jokowi itu tentu harus diimbangi dengan kecakapan para menteri untuk menurunkan gagasan besar itu ke dalam hal-hal yang sifatnya detail,” kata dia.
Jangan sampai, lanjutnya, niat untuk pertumbuhan ekonomi, gagasan untuk akselerasi percepatan dan pertumbuhan untuk investasi justru mengurangi desentralisasi dan otonomi daerah.
