“Kami di DPRD bersama TAPD, ingin merumuskan kerangka penganggaran dari tingkat kelurahan. Jadi kita sudah tahu pos anggaran di setiap kelurahan itu berapa saja, sehingga kita bisa merumuskan program apa saja yang bisa direalisasi dan tidak,” jelas JM.
Banyaknya program yang dicoret melalui usulan Musrenbang, dikhawatirkan oleh JM membuat warga enggan mengajukan rencana pembangunan kedepannya. Padahal di satu sisi, Pemkot Bogor juga tidak bisa konsisten dalam hal pembangunan.
“Musrenbang mudah-mudahan tidak banyak menghasilkan usulan, tetapi menghasilkan kualitas pembangunan. Karena berdasarkan data yang ada, terdapat 124 perencanaan yang belum dilakukan. Dimana perencanaannya sudah selesai tapi pembangunan fisiknya belum. Jadi konsistensi terhadap perencanaan dan pembangunan, termasuk anggaran ini harus bisa dipatuhi oleh seluruh stakeholder,” tegas JM.
Dilokasi yang sama, Anna berharap dengan mulai pulihnya sektor perekonomian Kota Bogor di 2022 ini menjadi angin segar bagi pembangunan Kota Bogor. Sebab dapat terealisasi atau tidaknya usulan melalui Musrenbang harus memperhatikan juga keuangan daerah Kota Bogor.
