“Saya kira ini potensial dan menurut kami yang sudah sepakat dengan Disdik sekolah terbuka ini bisa dibuka di tempat lain untuk memfasilitasi masyarakat kurang mampu dan keterbatasan waktu,” ungkap Karnain.
Disamping itu, Komisi IV juga meminta kepastian kepada Disdik Kota Bogor terkait waktu penggunaan anggaran penebusan ijazah bagi warga yang tidak mampu. Karena untuk diketahui, didalam APBD 2022 Kota Bogor, terdapat anggaran sebesar Rp3 miliar yang disiapkan untuk program penebusan ijazah.
“Kemudian, terkait penebusan biaya administrasi pendidikan, ini komisi IV mendorong agar di tahun ini segera terinformasikan kapan waktu implementasinya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya,” terang Karnain.
Terakhir, dari hasil rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor dan Disdik Kota Bogor telah sepakat untuk menyiapkan anggaran untuk kepesertaan BPJS Tenagakerja bagi seluruh tenaga pendidik tingkat PAUD di Kota Bogor. Untuk selanjutnya, disebutkan oleh Karnain, anggaran tersebut akan disiapkan untuk bisa segera digunakan agar para tenaga pendidik mendapat kepastian jaminan keselamatan kerja.
“Terkait aspirasi dari tenaga pendidikan di lingkup pendidikan anak usia dini, ini merespon baik Disdik atas usulan komisi IV agar bisa teragendakan bahwa ada perlindungan dengan BPJS TK yang diambil dari bantuan APBD untuk para tenaga pendidik dan kependidikan, yang nantinya akan didaftarkan secara kolektif,” pungkasnya. (*)
