Tahap pertama monitoring dilakukan kepada masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, anak muda dan organisasi yang ada di Kelurahan Babakan Pasar. Hasilnya adalah masyarakat meminta kepada kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih meningkatkan program dan anggaran penguatan kapasitas bagi semua unsur masyarakat khususnya perempuan, anak muda, disabilitas. Juga melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terkecuali dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi di semua kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diadakan dari mulai tingkat RT sampai tingkat kota.
Tahap kedua monitoring dilakukan kepada pihak kelurahan yaitu lurah dan jajarannya, hasilnya adalah adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas dari penguatan kapasitas bagi SDM Kelurahan, juga masyarakat, kualitas fasilitas publik dan dibentukanya tim terpadu yang menangani masalah kekerasan perempuan, anak dan intoleransi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil.
Tahap ketiga adalah pertemuan para pihak yang menghadirkan masyarakat, kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti DP3A, Kesbangpol, Diskominfo dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Dalam tahap ini disampaikan rekomendasi hasil monitoring tingkat masyarakat dan disambut baik oleh OPD.
Menurut Alma Wiranata, S.H, M.Si (Han), Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor menyampaikan, Pemerintah Kota Bogor terus membangun sinergi dengan seluruh warga kota agar program yang telah direncanakan dalam musrembang termasuk aspek perlindungan bagi golongan yang rentan, perempuan dan anak serta penyetaraan gender. Mendekati festival HAM 2022, kegiatan implementasi HAM di wilayah dapat ditampilkan oleh masyarakat secara optimal, selain memperkenalkan potensi fisik juga potensi sosial kemasyarakatan.
