Wakil Sekjen PWI Suprapto Sastro Atomojo Raih Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Disertcasi Terkait Penerapan E-Government di Provinsi DKI Jakarta

  • Whatsapp

JAKARTA. Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Suprapto Sastro Atmojo meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Suprapto dinyatakan berhak menyandang gelar doktor ke-164 setelah mempertahankan disertasi berjudul “Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” di di depan para penguji Ujian Terbuka, Kamis (21/4/2022).

Ujian Terbuka dipimpin (Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM/Direktur Pascasarjana IPDN Prof Dr H Wirman Syafri MSi). Hadir dalam ujian tersebut promotor promovendus Prof Muchlis Hamdi PhD, Co-Promotor Prof Dr Nurliah Nurin, dan Co-Promotor Dr Marja Sinurat MPd MM.
Promovendus menggunakan teori E-Government Richard Heeks (2006), Budaya Pemerintahan (Ndraha, 2011), Paradigma Birokratik (Indrajit, 2016), dan Budaya Digital (Don Tapscott, 2009) sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah budaya pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Suprapto mengalisis penerapan E-Government dalam perspektif budaya pemerintahan. Budaya pemerintahan adalah nilai, tindakan berpola, dan sikap dalam interaksi penyelenggaraan pemerintahan yang didapat secara sadar melalui proses belajar.

Interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah interaksi tiga sektor/subkultur yaitu sosial (civil society), ekonomi (private sector), dan kekuasaan (government). Artinya peneltian disertasi ini tidak hanya melihat budaya dari sisi aparatur pemerintah, tetapi juga dari sisi masyarakat.

Baca Juga  Disdik Kota Bogor Pastikan Tidak Ada Hari Libur Khusus

Dalam pandangan promovendus, selama ini para pengambil kebijakan banyak berpandangan bahwa menerapkan E-Government diartikan dengan semata-mata membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Para pejabat menganggarkan dalam jumlah besar untuk membeli komputer, memasang jaringan, dan internet. Padahal E-Government bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan masalah budaya atau dalam bahasa Heeks (2006) adalah masalah socio cultural.

Promovendus menggunakan Paradigma Birokraktik untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang menghambat pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta dari aspek oritentasi, proses organisasi, prinsip manajemen, kepemimpinan, gaya komunikasi, serta prinsip dan model service delivery.

Teori Don Tapscott untuk menganalisis nilai-nilai budaya digital yang sesuai dengan pelayanan publik berbasis E-Government (digital). Nilai-nilai budaya digital dimaksud adalah speed (kecepatan), integrity (integritas), innovation (inovasi), customization (kustomisasi), dan collaboration (kolaborasi).

Dibantu Soft System Metodhology (SSM), Provendus menawarkan Model Budaya Pemerintahan Baru yang berbasis nilai-nilai budaya digital, yaitu kecepatan, integritas, kolaborasi, inovasi, kustomisasi, dan trust serta faktor pendorong (drivers) kepemimpinan digital, yang mendukung pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  Presiden Ingatkan Tantangan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Makin Berat

Nolvelty atau kebaruan dalam disertasi Promovendus adalah ditemukannya satu nilai budaya, yaitu trust (kepercayaan) serta satu pendorong (drivers) leadership (kepemimpinan) untuk melengkapi teori Don Tapscott.

Promovendus juga menawarkan satu model budaya pemerintahan (baru) yang bisa menjadi acuan pembentukan budaya pemerintahan yang mendukung penerapkan E-Government. Model Budaya Pemerintahan (Baru) adalah budaya yang berbasis pada nilai-nilai budaya digital yaitu kecepatan, integritas, inovasi, inovasi, kustomisasi, dan trust dengan faktor pendorong leadership.

Setelah ujian, Suprapto mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan terima kasih kepada orangtua, keluarga, promotor dan co-promotor, rektor dan keluarga besar IPDN, Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajaran, pimpinan dan teman-teman karyawan di Kompas Gramedia, lebih khusus di Warta Kota Network (Tribun Network), dan para wartawan dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia.

“Tanpa pertolongan mereka semua, disertasi ini tidak akan pernah selesai,” kata Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) tersebut.

Baca Juga  Cuaca Ekstrim, Wagub Jabar Ingatkan Antisipasi Banjir

Promovendus memulai pendidikan formal di SD Negeri I Rawakeling Tahun 1983, SMPN 224 Jakarta Tahun 1986 dan STMN I Jakarta Tahun 1989.

Promovendus memenuhi undangan PMDK untuk melanjutkan pendidikan di Teknik Elektro Universistas Negeri Padang, Sumatera Barat, tamat Tahun 1993. Selanjutnya tugas belajar di Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya 2007-2008
Pendidikan S2 dijalani di Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) Institut Pemerintahan Dalam Negeri tamat 2013 dengan yudisium Cumlaude.

Pengalaman bekerja dimulai dengan menjadi dosen satu hari setelah tiba di Jakarta dari Padang di Universitas Dharma Nusantara, Cengkareng, Jakarta Barat, September 1993. Pertengahan tahun 1994 berpindah profesi menjadi wartawan di surat kabar terbesar di Jakarta, Harian Pos Kota. Tahun 1999, setelah reformasi, Promovendus bergabung dengan Kompas Gramedia, tepatnya bertugas di Harian Wartakota.

Promovendus pemegang kartu Press Card Number One yang diserahkan di hadapan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional 2022, penyandang sertifikasi kompetensi utama, dan juga seorang asesor/penguji nasional Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.