Lanjut Presiden Joko Widodo menerangkan, ketiga menekankan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat, termasuk pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal. Keempat, optimalisasi dukungan UMKM agar segera naik kelas.
“Saat ini, digitalisasi ekonomi telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn yang terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Untuk UMKM naik kelas, penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM,” jelas Presiden RI.
Kata Presiden RI, agenda kelima yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya, sebab IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. IKN, menurutnya, bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.
“Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” terangnya.
