Pemerintah tak berdiam diri, lagi – lagi Dedie mengingatkan beragam intervensi sudah dilakukan. Hal terkecil adalah upaya peningkatan masyarakat pra sejahtera dengan penyisihan anggaran sebesar 7 persen dari total APBD Kota Bogor.
Bicara kemiskinan, sambung Dedie, harus ada upaya yang paling tidak betul-betul terstruktur. Sehingga, jika kemiskinannya terstruktur maka pengentasannya pun harus terstruktur. Dedie ingin segera ada langkah-langkah konkrit.
“Segera ada kontribusi dari masing-masing dinas. Kemudian, dari dinas-dinas yang lain mendorong mentalitas. PR-nya masih banyak. Bukan semata-mata unsur intervensi pemerintah saja, tetapi apapun yang harus kita lakukan. Mentalitas-mentalitas seperti itu harus dibangun di masyarakat Kota Bogor,” kata Dedie.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi memaparkan, kota dan kabupaten diminta untuk segera mengkonsolidasikan terkait dengan aktif data kemiskinan, juga hal-hal terkait dengan strategi penanganan kemiskinan.
“Hal ini dikarenakan beberapa daerah menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Bahkan, kalau kita lihat angka 2021 dan 2022 ada penambahan kota/kabupaten yang mengalami angka kemiskinan ekstrim,” ujar Rudy.
