Kemudian, ada kendaraan usaha perikanan, layanan umum/pemerintah, transportasi air, usaha pertanian, dan transportasi usaha mikro/UMKM yang bersifat home industri. Maka dari itu, sambung Wahyudi, perlu upaya pengendalian BBM subsidi lewat MyPertamina.
“Terutama untuk mencegah munculnya kasus-kasus penyalahgunaan BBM subsidi dan pengendalian melalui pengaturan suplai yang berdampak pada antrian yang mengganggu pihak yang berhak,” tuturnya.
Sales Area Manager Retail Jakarta-Bogor-Depok (Jabode) PT Pertamina Patra Niaga, Gustiar Widodo menambahkan, sosialisasi ini merupakan upaya Pertamina dalam pengendalian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“Sehingga sosialisasi ini diharapkan mampu diteruskan kembali ke masyarakat luas di wilayah kota atau kabupaten Bogor,” kata Gustiar.
Dari sisi pemerintahan, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, aparatur di lingkungan Pemkot Bogor harus menjadi contoh dan teladan. Bahwa sesuai arahan pemerintah lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 yang mengatur siapa saja yang bisa mendapat BBM subsidi.
“Dengan adanya forum ini, para kepala-kepala dinas akan memahami dan akan memetakan mana saja kendaraan yang bisa didaftarkan melalui MyPertamina. Maka ke depan tidak ada keraguan,” ungkap Dedie.
