Sambung Dedie, pencapaian ini tentu menggambarkan bahwa integrasi data – data yang ada di Kota Bogor sudah masuk dalam JDIHN. Dengan demikian, maka keterbukaan informasi publik kemudian aksesibilitas masyarakat kepada data hukum dan HAM bisa diwujudkan.
Proses yang dilalui Pemkot Bogor dalam mengelola JDIH ini juga untuk memudahkan masyarakat. Juga mewujudkan Kota Bogor memiliki kesatuan data. Sehingga, pencapaian ini bisa diaplikasikan oleh dinas maupun bidang lainnya yang ada di Pemkot Bogor.
“Ke depan tentu makin banyak bidang – bidang dan dinas lain yang berkaitan dengan data, informasi, tentang peraturan dan hukum itu yang bisa dikoordinasikan dengan bagian hukum. Agar lebih memperkaya khasanah informasi bidang hukum di Kota Bogor,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan, prestasi yang telah dicapai masing – masing daerah maupun lembaga lainnya dapat menginspirasi Anggota JDIHN yang lain. Tak lain untuk meningkatkan pengelolaan JDIH masing-masing di instansinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta melakukan berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik.
