“Kami sudah menyiapkan lahan untuk relokasi, tugas kami mengkomunikasikan kepada warga dan kami minta Komisi VIII bisa memfasilitasi dengan kementerian terkait,” tuturnya.
Pihaknya juga menerima banyak masukan dan saran dari Komisi VIII untuk perbaikan sistem mitigasi bencana. Mulai dari sistem yang harus diperkuat, termasuk saran memasang alat-alat pendeteksi bencana di daerah yang sangat rawan.
Menurutnya, sistem mitigasi kebencanaan sudah berjalan. Namun, persoalan utamanya ada di lahan yang labil, faktor cuaca dan warga yang tinggal di daerah terlarang. Dua hal ini yang menjadi prioritas. Pasalnya, tercatat ada 1.001 rumah masuk kategori hitam. 1.001 rumah ini yang harus segera dipindahkan.
“Lahannya sudah siap di bangun, tinggal anggarannya kita cari. Untuk anggaran kami minta bantu dikoordinasikan dan kami juga akan berkomunikasi ke Menko, Menteri PUPR dan Gubernur untuk diakselerasi agar tahun depan sudah bisa dibangun,” jelasnya.
