“Angka inflasi di Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen, jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor,” sebutnya.
Kenaikan ini tentunya menjadi perhatian bersama Forkopimda, dinas terkait termasuk BPS Kota Bogor. Pasalnya, berbagai langkah-langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi dari pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, sidak ke pasar sampai pemberian BTT berupa voucher BBM kepada ojek online dan sopir angkot imbas dari kenaikan BBM.
“Penyumbang inflasi terbesar kan karena kenaikan BBM, kami sudah intervensi dengan bantuan voucher BBM dan masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah (gratis) sebagai alat transportasi,” katanya.
Meski begitu, diakui Sekda, dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi di Kota Bogor. Mengingat, di perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan BPS apa saja yang menjadi variabel penting saat menghitung inflasi.
