Disamping itu, dalam pengendalian tembakau, APCAT bekerja untuk advokasi kebijakan di tingkat nasional dan praktik kebijakan di tingkat daerah.
Ada beberapa tindakan prioritas sesuai dengan konteks lokal, yakni mewujudkan kota bebas asap rokok, melarang iklan dan promosi tembakau, advokasi kebijakan untuk peringatan kesehatan yang lebih besar, advokasi kebijakan untuk menaikkan pajak atas produk tembakau dan alkohol serta penggunaannya untuk promosi kesehatan, menghentikan campur tangan industri tembakau, melaksanakan pengendalian dan pencegahan PTM di pelayanan kesehatan primer, menciptakan generasi bebas tembakau, membangun aliansi wali kota tingkat negara dan membina kemitraan dengan pembuat kebijakan nasional dan media, memantau kemajuan dan memastikan keberlanjutan.
“Saya mengapresiasi acara hari ini untuk memotivasi gen Z dan gen Y untuk memotivasi dan menginspirasi mereka mengenai pengendalian tembakau,” kata Bima Arya.
Selain itu APCAT fokus dalam kepemimpinan untuk perkuat komitmen kepemimpinan dalam memposisikan pengendalian tembakau, PTM, kesehatan paru-paru, dan vaksinasi sebagai prioritas.
Bahkan, selama masa sulit Covid-19.
Pihaknya juga memastikan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memajukan efektivitas program pengendalian tembakau, PTM, program vaksinasi rutin dan Covid-19 serta mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari industri tembakau dan industri komoditas tidak sehat lainnya.
Bima Arya juga menekankan keberlanjutan. Memastikan upaya pemerintah daerah untuk berinvestasi dan mempertahankan kapasitas dan program sistem kesehatan daerah; untuk memastikan pendekatan seluruh pemerintah dalam pengendalian tembakau, PTM, kesehatan Paru, Covid-19, Hepatitis B dan vaksinasi rutin lainnya.
Di Indonesia, Aliansi Wali Kota atau APEKSI semakin diperkuat yang dibentuk pada tahun 2011 dengan 12 wali kota. Saat ini lebih dari 150 wali kota sebagai anggota. Asosiasi ini telah menjadi pendorong utama kemajuan subnasional dalam bebas rokok, melarang iklan tembakau dan mencegah campur tangan industri.
