“Timelinenya sepertinya cepat, karena kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimis,” kata Wali Kota Bogor ini.
Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyatakan, pada prinsipnya APKASI juga mendukung regulasi yang telah dibuat, nanti yang penting memperjuangkan para Non ASN ini tidak di PHK dan juga mencari win-win solution.
“Nanti dikoordinasikan dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan pembiayaan Non ASN,” katanya. (*)
