“Karena tidak mungkin kita bisa bangun tanpa akses. Jadi ini tetap on the track, tidak mungkin berubah, karena dari mandatnya dari Kementerian Keuangan DJKN itu ini peruntukannya adalah ibu kota, pusat pemerintahan, jadi nggak mungkin tiba-tiba dicaplok dan bergeser dibangun yang lain-lain, gak mungkin. Jadi betul-betul harus jadi Balai Kota,” katanya.
Menurutnya, pembangunan akses jalan merupakan hal penting untuk kelanjutan pembangunan, karena akan menjadi akses untuk lalu lintas konstruksi.
Setelah dilakukan penandatanganan kerja sama ini, akses jalan akan dikerjakan melalui akselerasi antara PUPR dengan PT SEG dan PT KTP yang dimulai dengan pembangunan oleh PT KTP di tahun ini dan dilanjutkan oleh PUPR dalam mengerjakan overlay di tahun depan.
“Tahun ini mulai jalan, jadi tahun depan ada dua akses. Dari situ titik tadi (Bogor Raya City) dan dari daerah Bogor raya menuju pusat pemerintahan baru,” jelasnya.
