“Jadi dengan ditandatanganinya ini logistik akan tepat waktu, termasuk jaringan internet akan terkoneksikan semua dan kami berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas dan adil,” ujarnya.
Di akhir tahun ini hingga tahun 2024 mendatang, mengutip apa yang disampaikan DPRD Provinsi Jawa Barat, Bey menyampaikan ada 19 pejabat kabupaten/kota di Jabar, termasuk Gubernur Jawa Barat yang juga dijabat oleh Pj.
Bey menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa jelas dan tegas kepala daerah ataupun Pj tidak boleh berpihak padan harus netral.
“Jadi untuk menjaga integritas dan keadilan serta menjaga potensi distorsi dan lain-lain, dalam penyelenggaraan penting bagi kita untuk mengatur pendanaan pemilihan umum dengan bijaksana. NPHD yang kita sepakati ini untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas dana hibah yang disepakati,” katanya.
