Sehingga ke depan peran kader di wilayah juga bisa bertugas sebagai penghimpun data melalui analisis situasi dan kondisi kesehatan masyarakat.
“Jadi kita konsentrasi dan fokus untuk di tingkat masyarakat dengan ILP. Kita akan memberdayakan kader untuk juga b
membangun community kesehatan di tingkat masyarakat. Setelah berjalan kita akan sama-sama lihat, kita evaluasi dan terus kita lengkapi sehingga kita punya database yang tujuannya juga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan kebijakan terbaru terkait posyandu atau integrasi layanan primer ini digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui transformasi kesehatan yang masuk ke dalam enam pilar.
“Penguatan layanan primer dilakukan melalui peningkatan terhadap edukasi ke masyarakat terkait peran kader kampanye terkait kesehatan dan membangun gerakan masyarakat sehat. Penambahan imunisasi rutin dari 11 meningkat menjadi 14 imunisasi dasar. Pencegahan sekunder peningkatan screening penyakit menjadi 14 skrining atau deteksi dini penyakit yang paling banyak menyumbang kematian,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Retno, keberadaan Puskesmas dan Pustu harus tersedia di setiap kelurahan sebagai ILP.
Saat ini Kota Bogor baru memiliki 25 puskesmas dan 31 Pustu yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan.
