Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan instrumen regulasi, kebijakan prioritas, dan sinergi kolaborasi dengan berbagai pihak.
Untuk instrumen regulasi, Atang menyebut bahwa saat ini DPRD Kota Bogor tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKLP) dan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
“Kami ada Raperda PPKLP untuk mengurangi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Berikutnya juga ada Raperda tentang perlindungan anak. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu setahun ini,” ujar Atang.
