Peringatan tegas juga disampaikan oleh Eko mengenai netralitas dalam menghadapi tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan agar ASN tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
ASN harus mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) dari lima lembaga, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi ASN.
“Sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh ASN pada tahapan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran berat, dan sanksinya sangat tegas,” tegas Eko.
