Dirgahayu ke-56 Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie Bisa Membuat Kadin Lebih Solid dan Sukses

Kadin

SANGA.ID. Hari ini, Selasa (24/09/24) adalah ulang tahun ke-56 Kadin Indonesia. Dirgahayu Kadin Indonesia, yang kini di bawah kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie.

“Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Novyan Bakrie, Kadin Indonesia semakin solid dan sukses menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia, 2045,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta (PWI Jaya), Kesit Budi Handoyo.

Ucapan Dirgahayu ke-56 Kadin Indonesia juga disampaikan berbagai kalangan. Mereka juga mengharapkan ke depannya Kadin Indonesia lebih maju, apalagi di bawah kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie yang dikenal visioner.

Seperti diketahui, Anindya Novyan Bakrie memimpin Kadin Indonesia pada periode 2024-2029. Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar pada 14 September 2024 di Jakarta.

Munaslub itu sendiri merupakan ininsiatif dari para ketua umum Kadin Daerah dan para asosiasi usaha yang menjadi Anggota Luar Biasa. Munaslub bukanlah inisiatif dari Ketua Umum Terpilih Anindya Novyan Bakrie dan tidak ada permintaan maupun arahan dari tokoh pengusaha nasional yang akrab disapa Anin tersebut.

Baca Juga  Dedie Rachim Ajak ICMI Hadapi Tantangan Defisit Guru

Semua proses menuju Munaslub ditangani anggota. Penyelenggara Munaslub adalah anggota Kadin.

Hal ini disampaikan oleh pengurus sejumlah asosiasi dan Kadin Daerah. Salah satunya adalah Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional Widiyanto Saputro. Ia menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir, pengusaha anggota Kadin dan asosiasi-asosiasi sebagai ALB menginginkan agar Kadin yang merupakan organisasi pengusaha bisa selaras dengan program yang dijalankan pemerintah. Pihaknya berkomunikasi intensif dengan banyak teman-teman di Kadin mulai Juli lalu, setelah sejak akhir tahun 2023 muncul suara keprihatinan tentang posisi Kadin yang dinilai telah jauh dari pemerintah.

Sejak periode ramai aktivitas kampanye pilpres, sejumlah pengurus Kadin Daerah mulai merasa tidak lagi diajak berkoordinasi oleh pemerintah daerah. Jika Kadinda menggelar acara dalam upaya peningkatan kapasitas pengusaha lokal, pemda juga tidak berkenan hadir karena tidak berani atau khawatir dianggap memihak salah satu paslon pilpres. Hal ini lantaran Arsjad Rasjid yang saat itu menjabat ketua umum Kadin Indonesia memilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca Juga  Gertak PSN, Bima Arya Bersama Duta Jumantik Berantas Sarang Nyamuk

Pasalnya, lanjut Widiyanto, para pejabat pemda selaku aparatur sipil negara (ASN) memang harus tetap netral. Sementara, saat itu, ada pengurus Kadin telah menyatakan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres, sehingga Kadin diwaspadai lantaran dipersepsikan tidak netral. Hubungan antara Kadin yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan perekonomian berubah menjadi canggung.

Persoalan lain saat itu, kata Widiyanto, Kadin pasif dalam menyuarakan kepentingan kalangan industri dan dunia usaha umumnya. Misalnya ketika ada masalah dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Kadin waktu itu tidak ada suaranya. Padahal, begitu banyak asosiasi mencoba menyampaikan bahwa Permendag No 36/2023 bermasalah dan akhirnya, yang mengambil mengambil inisiatif justru asosiasi lain yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Baca Juga  Pedestrian Jalan Pedati Steril dari PKL

Begitu pula ketika harga gas menjadi concern bagi para pelaku usaha keramik nasional, Kadin saat itu hampir tidak mengambil peran untuk melakukan mediasi dengan pemerintah. Akibatnya, justru asosiasi-asosiasi yang akhirnya mesti mengambil langkah sendiri-sendiri dalam menyikapi tantangan yang dihadapi.

Para pengurus asosiasi akhirnya berkumpul dan menegaskan anggota Kadin tidak akan bisa terbantu jika tidak satu frekuensi dengan pemerintah. Kondisinya berbahaya, karena jika Kadin tidak bisa satu frekuensi dengan pemerintah, maka akan tertinggal dalam banyak hal, sehingga Kadinda dan ALB meminta Munaslub.

Anin dan Arsjad Diundang, Arsjad Tak Hadir

Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional dan Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin Bayu Priawan Djokosoetono menuturkan, sejumlah asosiasi kerap merasa dianaktirikan dalam kepengurusan Kadin periode sebelumnya, kendati memiliki hak pilih sebagai Anggota Luar Biasa. Itu sebabnya, banyak asosiasi dan Kadinda mendorong digelar Munaslub, yang akhirnya menetapkan Anin ketua umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Pos terkait