“Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah,” kata Rusli.
Rusli menyebutkan bahwa Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari, sehingga Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang oleh Kodjari.
Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen dari Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru.
“DPRD akan support sekuat tenaga. Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa. Dengan begitu kami akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan surat penugasan kepada Perumda Trans Pakuan untuk mengelola BisKita,” tegas Rusli.
