Ia juga meminta pendampingan dari KPK untuk memonitor perbaikan dan peningkatan nilai MCP serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang telah dilakukan oleh Kota Bogor.
Sementara itu, berdasarkan data SPI, indeks SPI Kota Bogor pada tahun 2023 berada di angka 76,16, yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, karena target indeks SPI pada akhir tahun 2024 harus berada di atas 74.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyoroti pentingnya MCP dan SPI dalam mengukur dan memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan daerah.
“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat upaya antikorupsi di wilayah pemerintah daerah Jawa Barat. KPK akan memastikan semua proses yang dikerjakan oleh OPD tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan malah merugikan negara,” ujar Bahtiar.
Ia juga menyampaikan bahwa KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) telah merancang langkah-langkah pencegahan di setiap OPD melalui evaluasi MCP dan SPI.
