Selain itu, Dedi Mulyadi mengkritik pola distribusi bantuan sosial yang sering kali dipolitisasi. Ia mengusulkan agar pembagian bantuan dilakukan dengan cara diantarkan langsung ke rumah penerima, sebagaimana tradisi leluhur Sunda saat berbagi menjelang lebaran.
“Kebiasaan mengumpulkan warga untuk menerima bantuan itu hanya jadi ajang pamer. Contohlah leluhur kita, makanan itu diantar langsung ke rumah yang membutuhkan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan di Jawa Barat tidak boleh dipaksa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) di luar ketentuan yang sudah diatur pemerintah. Jika ada ormas atau LSM yang meminta THR ke perusahaan, Gubernur meminta agar ASN yang menghadapinya.
“Perusahaan sudah membayar pajak,” tegasnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta akselerasi program-program unggulan daerah.
Ketua DPRD Kota Bogor juga menyoroti perlunya dukungan provinsi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor, terutama dalam aspek transportasi dan tata ruang perkotaan.
