politisi PKS ini menyoroti bahwa meskipun Kota Bogor mengalami kemajuan signifikan, dengan IPM mencapai 79,03 dan tingkat pengangguran menurun menjadi 8,13 persen pada 2024, masih banyak tantangan yang dihadapi para pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal. Sekitar 210 ribu warga Kota Bogor tercatat bekerja di sektor ini, tanpa kepastian upah layak, perlindungan sosial, atau akses pelatihan keterampilan.
“Kita perlu mendorong transformasi sektor informal menjadi lebih formal dan terlindungi. Pemerintah harus memfasilitasi pelatihan kerja yang terarah, mendorong sertifikasi keterampilan, serta memberikan akses kepada jaminan sosial bagi semua pekerja,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya melihat kembali formula penghitungan upah minimum agar benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak di kota seperti Bogor. Selain itu, pendidikan kejuruan harus disinergikan dengan kebutuhan dunia kerja untuk mengurangi jumlah pencari kerja dari lulusan SMK dan SMA yang mendominasi statistik pengangguran.
