“Diskusi ini memang belum selesai. Program yang baik ini jangan sampai rusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” tegasnya lagi.
Para pekerja di SPPG juga ditekankan untuk memiliki standar kompetensi sesuai bidangnya. Bahkan harus ada sertifikasi dan lisensi kesehatan yang mengikat.
“Banyak aduan yang masuk, menunya tidak representatif. Ini kan aneh, kalau SOP dijalankan seharusnya tidak keluar makanan seperti itu. Jangan merusak program yang sudah baik,” tuturnya.
“Terakhir tadi saya sampaikan, minimal menu makanan yang akan disajikan diinformasikan kepada siswa. Lauknya ini, sayurnya ini, jadi ada interaksi,” sambung Jenal Mutaqin.
