“Kami berharap kekurangan dana PBI Rp8,4 miliar dapat segera dibayarkan. Sehingga, Universal Health Coverage (UHC) pelayanan masyarakat tidak mampu, BPJS bisa tetap terlayani,” kata Jenal Mutaqin.
Selain itu, Jenal Mutaqin juga menyoroti isu strategis terkait pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Bogor sendiri mengalami penurunan sebesar Rp340 miliar, yang berdampak pada defisit anggaran daerah.
“Semua daerah sama, Kota Bogor mengalami pengurangan Rp340 miliar dari pusat, itu imbas defisit yang harus kita tutup dengan meningkatkan PAD serta melakukan efisiensi belanja daerah yang tidak mengikat. Tentu hal ini akan kami bicarakan bersama DPRD, agar paham bahwa kondisinya seluruh daerah hari ini mengalami pengurangan angka transfer dari pemerintah pusat dan harus kita sesuaikan,” tegasnya. (*)
