Selain pembangunan jalan, politisi yang duduk di Komisi III DPRD Kota Bogor itu juga menyoroti kebutuhan pembangunan sodetan serta akses penghubung menuju wilayah perbatasan, seperti Babakan Madang.
Menurutnya, selama ini pembangunan cenderung terfokus di pusat kota, sehingga wilayah Bogor Utara harus mendapat porsi pembangunan yang lebih merata.
“Bogor Utara memiliki potensi besar jika ditata dengan baik. Jangan sampai kawasan pinggiran justru tertinggal dari pusat kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Juhana mengaitkan rencana pembangunan tersebut dengan penguatan struktur organisasi perangkat daerah.
Ia menyebutkan adanya rencana peningkatan status Dinas PUPR dan Permukiman menjadi OPD Grade A yang akan berdampak pada penambahan kewenangan dan struktur organisasi.
“Ketika statusnya menjadi Grade A, tentu tanggung jawabnya lebih besar, termasuk adanya penambahan kepala bidang di PUPR,” jelasnya.
