Komisi XIII DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen keimigrasian, terutama dalam meningkatkan deteksi dini terhadap penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas lintas wilayah warga negara asing, praktik kawin kontrak, hingga potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui integrasi dan pertukaran data keimigrasian dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang profesional dan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi capaian Kantor Imigrasi Bogor serta mendorong peningkatan kinerja melalui kolaborasi, penguatan sumber daya manusia, dan inovasi layanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Andreas.
