Namun demikian, Dedie Rachim menjelaskan bahwa penanganan jalan berlubang pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih terlihat lebih lambat.
Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya proses administrasi serta ketersediaan material perbaikan.
“Begitu material tersedia, langsung kami tuntaskan. Untuk jalan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi, kami terus berkoordinasi agar perbaikannya bisa dipercepat,” katanya.
