”Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV,” kata Fajar.
Fajar menambahkan bahwa parameter keberhasilan sistem ini terletak pada kepuasan masyarakat. Ia berharap proses tahun ini berjalan lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPRD tetap menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi kendala teknis atau administratif.
”Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan,” tambahnya.
Ke depan, DPRD Kota Bogor juga berencana untuk memperluas komitmen bersama ini. Tidak hanya di level unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tetapi juga akan menginisiasi keterlibatan langsung dari pihak sekolah agar implementasi SPMB 2026 dapat berjalan seragam dan adil bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor. (*)
