Ia juga meminta perangkat daerah melakukan sinkronisasi data sesuai kewenangannya.
Ia juga mengingatkan agar Sensus Ekonomi tidak hanya dipandang sebagai target menyelesaikan pendataan, tetapi sebagai momentum untuk mengevaluasi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor selama 10 tahun terakhir.
Ia menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi di lapangan harus tercermin dalam data. Kehadiran kawasan hunian, pusat perdagangan, objek wisata, rumah makan, hingga usaha berbasis digital yang berkembang dari rumah perlu menjadi perhatian dalam proses verifikasi.
“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” ujarnya.
Selain Sensus Ekonomi, Rudy meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bersamaan.
Menurutnya, data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi seperti DTSEN memiliki fungsi yang berbeda sehingga harus dikelola dan diverifikasi secara tepat.
Ia mencontohkan persoalan administrasi kependudukan yang dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, Rudy meminta percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.
