“Kemudian, ada beberapa proyek yang memang tidak harus melalui APBD dan sedang kami upayakan, terutama melalui kontribusi para pengembang yang ada di wilayah Kota Bogor. Salah satunya yang sedang diusulkan adalah bundaran di jalan masuk Bogor Summarecon, ke arah Kota Bogor. Kami juga mendapatkan komitmen kontribusi dari pengembang. Jadi, kalau ke Summarecon ada bundaran, insyaallah nanti kalau ke Kota Bogor ada bundaran juga. Kita tidak menggunakan APBD, tetapi kontribusi dari pihak ketiga,” ucapnya.
Selain itu, sejumlah kegiatan konstruksi yang tidak menggunakan APBD juga dilaksanakan melalui kombinasi pembiayaan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) dengan kontribusi pihak ketiga. Kegiatan tersebut meliputi penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, hingga Jalan MA Salmun.
“Termasuk pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Pembiayaannya tidak langsung dari APBD, tetapi dari insentif daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mencari solusi alternatif pembiayaan dari pihak ketiga. Kami kemudian mendapatkan insentif tersebut dan mengalokasikannya untuk pembangunan JPO MA Salmun. Selanjutnya, kami juga akan membangun hanggar dan menata PKL di sepanjang Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, serta Jalan Nyi Raja Permas,” ungkapnya.
Dedie Rachim menegaskan, Pemkot Bogor akan terus mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan ke depan. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD, berbagai kebutuhan pembangunan di Kota Bogor akan sulit direalisasikan secara optimal.
