Ia juga menjelaskan, hampir seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bogor telah menerapkan sistem berbasis elektronik. Sistem tersebut kemudian diperluas melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ke depan akan dikembangkan menuju interoperabilitas antarsistem. Dengan demikian, berbagai layanan dapat terintegrasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih optimal.
“Sehingga ke depan kami akan mencoba memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Dedie Rachim menambahkan, pada prinsipnya seluruh pelayanan publik membutuhkan basis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan pemadanan data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun basis data sentral Kota Bogor.
Sejumlah hal turut menjadi pembahasan dalam kunjungan tersebut, di antaranya pelayanan dasar, basis data, usulan, serta berbagai aspirasi yang disampaikan.
