“Di Bogor Utara itu sulit untuk menjangkau sekolah negeri, di Bogor Barat juga begitu dan saya belum lihat di RKPD 2022 ini adanya penambahan infrastruktur sekolah baru. Jangan sampai di pemerintahan Walikota sekarang jumlah sekolah tidak ada yang bertambah. Kita apresiasi adanya penambahan ruang terbuka hijau, penambahan trotoar dan lain-lain. Tapi terus terang kami sayangkan jika tidak terjadi penambahan infrasturktur pendidikan dan ini perlu pemerataan untuk SMP dan SMA yang ada di pinggir kota,” kata Atang.
Senada dengan Atang, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin juga turut menyoroti perihal tidak adanya rencana pemerataan jumlah sekolah negeri. Ia mengatakan bahwa dalam pemaparan RKPD yang dilakukan oleh Pemkot Bogor tidak ada penjabaran arah dari Pemkot Bogor di 2022 dalam menyelesaikan persoalan pendidikan yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelejaran di masa adaptasi kebiasaan baru.
Berdasarkan data yang ia miliki dari kegiatan reses yang ia lakukan, Jenal mengungkapkan banyak pejalar di Kecamatan Bogor TImur yang sulir mendapatkan sekolah negeri. Bahkan dalam tingkat presentase hanya 42 persen ketersediaan sekolah negeri untuk peserta didik baru.
