Joko Widodo menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus dijamin oleh pemerintah.
Pemerintah juga bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.
Disamping itu, kata Joko Widodo, melalui diplomasi vaksin, Indonesia memperjuangkan kesetaraan akses untuk vaksin bagi semua bangsa. Hal tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam fokus dan usahanya menangani persoalan kesehatan, Joko Widodo juga menyebutkan, pemerintah tetap menekankan perhatian pemerintah terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia maju tidak berkurang sedikitpun.
Pengembangan SDM berkualitas menjadi prioritas, penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran untuk mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.
“Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi mengajarkan untuk mencari keseimbangan antara ‘gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian. Dalam pengambilan keputusan harus merujuk pada data, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru,” jelasnya.
Ia juga menekankan, perubahan yang ada harus ditanggapi secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan harus dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis dan menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Salah satunya penerapan pengetatan dan pelonggaran aktivitas masyarakat dilaksanakan paling lama seminggu merujuk data-data terkini.
“Perubahan virus yang selalu bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak kepada masyarakat yang membutuhkan dibanding pada situasi normal,” sebutnya.
Namun presiden mengingatkan, pandemi telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian, dimana 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus dialihkan agar menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor.
