Setelah mendengar aspirasi dari para fraksi, Bima Arya mengatakan, Pemkot mengapresiasi inisiatif DPRD yang telah menyampaikan Raperda Tentang Bogor Kota HAM dan Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
“Keberhasilan kita bersama dalam penyelesaian Kasus GKI Yasmin yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM, perlu dilengkapi dengan kehadiran Raperda Bogor Kota HAM. Namun demikian, raperda ini seharusnya fokus kepada pemenuhan 10 HAM (hak asasi manusia) yang diatur oleh ketentuan perundangan,” urainya.
Masih kata Bima Arya, Raperda ini juga agar menekankan komitmen dan peran serta dari berbagai pihak selain Pemkot Bogor, karena pada dasarnya pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab setiap insan manusia terhadap manusia lainnya.
Pemkot memandang, pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu, Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren agar menekankan penyelenggaraan pesantren yang mandiri sesuai kekhasan dan karakter pesantren.
“Dimana pesantren wajib memegang nilai Islam rahmatan lil’alamin yang berlandaskan Pancasila dan NKRI. Selain itu, diperlukan pandangan dan pendapat dari para ulama, kyai dan santri dalam pembahasan raperda ini, khususnya dalam hal pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren,”pungkasnya. (*)
