Ia menambahkan, masih ada waktu bagi daerah untuk menyelaraskan pembangunan dengan IKN yang baru nanti.
“Masih ada tiga tahun menuju cita-cita Presiden Joko Widodo memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa. Mari kita sama-sama meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan atensi, bahwa rencana IKN yang baru harus memberikan dampak ekonomi, harus melalui perencanaan yang matang. Tidak hanya di Kaltim tapi seluruh Kalimantan,” jelas Ketua Wali Kota se-Indonesia.
“Jadi regional development growth-nya harus betul-betul dihitung dan direncanakan. Mari kita berdialog dengan Pak Suharso Monoarfa di Bappenas, mari kita dialog dengan Ibu Sri Mulyani. Alokasinya, pelaksanaannya bukan hanya di Penajam Paser saja tapi harus se-Kalimantan tadi. Bagaimana mengatur pola tadi,” tambahnya.
Selain itu, kata Bima, kota-kota se-Kalimantan seharusnya diuntungkan dengan IKN. Harusnya memberikan ruang kesempatan yang besar sebagai rantai pemasok siklus industri dari hulu ke hilir.
