Pada kesempatan itu Syarifah menyampaikan, saat membaca data, mengamati kondisi yang ada dan turut serta dalam pelaksanaan kepemerintahan bersama dengan pihak terkait, inti semua persoalan hukum adanya di pertanahan. Hal itu menjadi keprihatinan dan kewaspadaan semua, pengaturan dengan hak kepemilikan seringkali muncul menjadi konflik, sosial ekonomi, juga termasuk didalamnya.
“Untuk PTSL tahun 2022 yang menargetkan sebanyak 12 ribu bidang, diharapkan untuk dibagi sambil dievaluasi secara periodik serta bisa diselesaikan 100 persen. Camat dan Lurah untuk peta lengkap saya harapkan siap untuk membantu BPN Kota Bogor, karena nanti ke depan akan menjadi data sehingga kita akan dimudahkan dalam segala urusan. Pertemuan ini, salah satunya dimaksudkan sebagai antisipasi dan perbaikan-perbaikan data yang ada,” kata Syarifah.
Di antara persoalan-persoalan pertanahan yang dihadapi antara lain penentuan harga lahan maupun mark up dalam pembebasan lahan. Sosialisasi pemanfaatan Peta Nilai Bidang Tanah diharapkan Syarifah, menjadi langkah perbaikan untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan Zona Nilai Tengah (ZNT) melalui pendekatan kawasan atau zona. (*)
