“Jadi kami mengharapkan, Disperindagkop bisa mengawasi betul peredaran minol ini, agar loss potential PAD bisa ditekan. Itu kebocoran pendapatan yang sangat tinggi kalau dibiarkan,” ungkap Edy.
Dilokasi yang sama, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya meminta data cafe dan resto yang menjual minol di Kota Bogor, agar nantinya pihak DPRD Kota Bogor bisa memastikan bahwa tidak ada peredaran minol yang lolos dari pantauan Disperindagkop.
“Kasus minol ini harus satu frekuensi. Kalau ditolak, ya dicabut peredarannya, jangan disembunyikan. Makanya saya minta nanti Disperindagkop menyampaikan data cafe dan resto mana saja yang menjual minol dan akan kita pastikan bahwa tidak ada itu golongan B dan C,” tegasnya.
