Pada praktiknya, penyeimbangan peran ini sangat bergantung pada kualifikasi kepemimpinan di masing-masing wilayah kota. Wali Kota, Bima Arya di Bogor misalnya dapat menjadi aktor penggerak toleransi, terutama setelah mengabaikan secara berulang hasil IKT di 2015 dan 2017.
Bima Arya berbenah dengan
menggunakan hasil temuan IKT. Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bima Arya menggerakkan muspida, tokoh lintas iman, pemuda serta Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) untuk secara bersama-sama mendeklarasikan “Bogor Kota Toleran”.
Bima Arya membuat program dialog lintas agama, merayakan secara terbuka perbedaan dan keberagaman, menarasikan kembali kearifan lokal kota Bogor melalui perhelatan kesenian dan kebudayaan di acara Bogor Street Festival CGM 2020.
Langkah-langkah ini berhasil membuat Bogor keluar dari jurang konflik intoleransi. Bahkan, di tahun 2021 kota Bogor berhasil menyelesaikan konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang sudah terkatung-katung selama 15 tahun.
Melalui evaluasi penyelenggaraan IKT sejak 2015 sampai dengan 2021, pemajuan toleransi di beberapa kota yang berhasil memperbaiki posisi rangking dari rendah ke tinggi, secara umum dipengaruhi empat hal. Pertama, kualifikasi kepemimpinan.
Kedua, kearifan lokal dan budaya.
