Sekda menuturkan, pada Indeks Inovasi Daerah 2021, Kota Bogor mendapat peringkat ke-18 se-Indonesia dengan nilai indeks inovasi 57. Sementara, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2021 merupakan tahun pertama penilaian pengelolaan keuangan daerah, dengan data yang diukur mulai dari 2018, 2019 dan 2020.
Kota Bogor kata dia, menempati urutan ke-13 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk IPKD dan masuk dalam Kategori Perlu Perbaikan Peringkat B.
“Di 2021 ada kekurangan pengisian IPKD yakni publikasi APBD lebih dari 30 hari sejak dokumen ditetapkan, SPM terkait permukiman tidak dianggarkan pada kegiatan sehingga target dan capaian SPM tidak ada. Data pendukung pendidikan dan kesehatan tidak lengkap sehingga nilai pengukuran menjadi nol,” imbuhnya.
Ia menambahkan, hasil desk (pembinaan) tahap satu, data IPKD yang sudah ada baru data Trantibum Linmas dan data sosial. Data telah dikirimkan dari Disdik dan data terkait SPM baru didapat dari BPBD, Dinsos, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Tengah. Tak ayal akan dibuat desk tahap dua untuk melengkapi data IDSD, IGA dan IPKD.
“Saya titip pada saat desk kedua harus hadir semua. Nah, untuk memonitor agar hadir semua, saya minta OPD menunjuk satu orang.” tegasnya.
