“Ini bukan sekedar menentukan suksesor. Adalah tugas pemimpin untuk memastikan bahwa gagasannya berlanjut. Bahwa kotanya itu suistan. Belum lagi diturunkan dalam RPJMD, RKPD, dan lain-lain. Kita punya tanggung jawab stunting, indeks pembangunan manusia berapa, BPJS bagaimana, meleset sedikit 1 tahun saja ini repot. Apalagi kalau tidak diperhatikan dalam waktu yang cukup lama, 2 tahun,” jelas Bima.
Karena itu, lanjut Bima, APEKSI mengusulkan beberapa hal, salah satunya mengenai proses seleksi.
“Ini penting terkait dengan kriteria siapa yang layak jadi penjabat. Selama ini simpang siur Sekda boleh atau tidak. Tadi saya kira kita respon positif pernyataan Pak Tjahjo bahwa Sekda dimungkinkan. Karena Sekda adalah pejabat yang paling senior, yang paling menguasai pemerintahan di daerah, saya kira punya legitimasi lebih kuat dan relatif dilatih untuk netral dalam politik,” ujar Bima.
“Usulan dari teman-teman APEKSI meminta agar Sekda harus betul-betul diperhitungkan dan direkomendasikan,” tambahnya.
