Karena itu, sambung Ika, program dan kegiatan pembangunan sektoral yang diselenggarakan Pemprov Jabar membutuhkan data sasaran program atau kegiatan lebih rinci. Bahkan, jika memungkinkan berupa data by name by address. Bagi Ika, hasil PK 2021 mencerminkan kualitas data mikro keluarga secara rinci dan akurat.
“Saat ini yang telah konsisten melakukan pendataan keluarga, termasuk di dalamnya data perseorangan, adalah BKKBN. Pendataan menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi program pembangunan desa-desa di Jawa Barat,” papar Ika.
Menurutnya, saat ini banyak kegiatan pendataan terkait individu, namun masih banyak dari data yang didapatkan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat. Kurang memiliki timbal balik bagi kelurahan atau desa. Akibatnya, kegiatan tidak efisien dan data yang dihasilkan berpotensi berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Ini berbeda dengan PK yang didesain sebagai data untuk kepentingan operasional di lapangan.(*)
