Dia tidak memungkiri dalam perjalannya BKKBN pernah membentuk sejumlah pokja terkait program Bangga Kencana. Sebut saja misalnya pokja kampung keluarga berencana (KB), pokja advokasi Bangga Kencana, pokja grand design pembangunan kependudukan, dan sejumlah pokja lainnya. Sayangnya, tidak semua pokja berjalan efektif. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN mencatat, per Desember 2021 telah terbentuk pokja terkait Bangga Kencana di 23 provinsi dan 231 kabupaten/kota.
“Integrasi ini bertujuan agar pokja berjalan efektif. Harapan saya pokja ini implementasinya benar-benar bermanfaat mendukung program Bangga Kencana melaksanakan advokasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah. Selain itu, saya mengharapkan output dari para peserta dapat memberikan masukan terkait perkembangan Pokja Bangga Kencana yang meliputi pembentukan dan tata laksana, pelaksanaan dan pembinaan, serta monitoring dan evaluasi,” jelas Bonivasius. (*)
