BANDUNG. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan, Pokja Bangga Kencana beranggotakan perwakilan dari berbagai lintas sektor, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Kehadirannya bertujuan menumbuhkan dan memperkuat komitmen pemerintah daerah masing-masing untuk menjadikan Bangga Kencana sebagai program prioritas pembangunan daerah melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan program.
“Bangga Kencana ini merupakan urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya, dalam pelaksanaanya masih terjadi kesenjangan (gap) dan sangat variatif, tergantung komitmen dan dukungan pemerintah daerah tersebut. Nah, Pokja Bangga Kencana mendorong terjadinya kolaborasi melaliu prinsip konvergensi dalam mewujudkan arah pembangunan pemerintahan daerah dengan mengusung isu-isu strategis dan pencapaian target Program Bangga Kencana,” papar Wahidin.
Dia mencontohkan, kesenjangan komitmen daerah setidaknya bisa dilihat dari nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi program Bangga Kencana. Indikator lainnya tampak pada bervariasinya alokasi pembiayaan untuk program Bangga Kencana dan belum optimalnya kuantitas tenaga di lapangan.
“Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, baru 10 daerah yang memiliki kelembagaan utuh membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB. Selebihnya ada yang bergabung dalam OPD yang membidangi dua atau tiga urusan. Akibat penggabungan ini, urusan Bangga Kencana hanya ditangani dua bidang atau bahkan ada yang satu bidang. Saya pikir minimal ditangani dua bidang. Kalau satu bidang itu sudah pasti kewalahan. Kami berharap Pokja Bangga Kencana bisa membantu mengadvokasi kelembagaan ini,” kata Wahidin.
