Yang sulit itu ungkap Jokowi adalah merealisasikan. Karena itu pengawasan secara konsisten dan sanksi yang tegas untuk ini. Untuk itu BPKP diminta sinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit lain untuk jalani program belanja produk dalam negeri dengan penuh kedisiplinan dan niat bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam laporan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan, Rakornas Wasin yang dihadiri 2.247 peserta mengangkat tema kawal produk dalam negeri untuk bangsa mandiri.
Setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 kondisi yang terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2022, dimana produk impor masih mendominasi secara berangsur membaik dan pada minggu ke-3 bulan Mei 2022 produk lokal telah mendominasi produk tayang di e-katalog nasional, namun secara transaksi produk impor masih lebih tinggi.
“Alhamdulillah pada 13 Juni 2022, produk dalam negeri yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor,” katanya.
Dia menjelaskan, hasil validasi BPKP menunjukkan per 13 Juni 2022 KLD dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai Rp 720,88 Triliun. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp 180,72 Triliun atau 4…
