Kota Bogor kata Bima Arya, sempat menikmati satu tahun dana kelurahan di tahun 2019. Ketika Covid-19 itu setop oleh pemerintah pusat. Padahal, lurah berada di garda terdepan sehingga pada saat itu harus ‘berputar otak’ untuk mewujudkan aspirasi di wilayah.
“Di kelurahan banyak harapan tidak hanya infrastruktur tetapi pelayanan publik dan lain-lain. Jadi ini persoalannya apa, kalau persoalan pagu kita minta kejelasan dari pemerintah,” katanya.
Menurutnya saat ini belum ada model seperti pendanaan kelurahan yang sifatnya permanen, berkelanjutan dan melembaga.
“Kami (APEKSI) sempat berdiskusi dengan banggar DPR dari mana ini sumbernya, apakah dari DAU khusus atau diamanatkan dari APBD. Kami menunggu itu, tentang dana kelurahan. Itu, menurut temen banggar itu sudah clear, tapi menurut kami belum clear,” jelasnya.
Bima Arya berpandangan dana kelurahan ini juga sangat penting. Dimana berkaitan dengan peningkatan pelayanan di tingkat terkecil, partisipasi, program padat karya, kolaborasi dengan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan sebagainya.
