“Ini patut disyukuri bersama. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas kerjasamanya dalam penetapan Perda ini. Raperda Perubahan Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 34 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” kata Dedie.
Dedie menambahkan, raperda tersebut merupakan dasar hukum dalam proses perizinan investasi dan untuk melaksanakan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing agar menjadi Pendapat Asli Daerah (PAD). Sehingga materi pokoknya adalah penghitungan besaran kedua retribusi tersebut dan perubahan nomenklatur IMB menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
