BOGOR. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 94 tahun 2022 tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional serta Aplikasi JF PRO di lingkungan Pemkot Bogor yang dibuka dan dilauching Wali Kota Bogor, Bima Arya di Ballroom IPB International Convention Center (IICC), Senin (10/10/2022).
Kegiatan yang dihadiri 283 pejabat fungsional, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan para camat, hadir sebagai narasumber, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto, Asisten Deputi perancangan jabatan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), Kasubdit Wilayah II Kementerian dalam negeri (Kemendagri), Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.
Bima Arya mengatakan, aturan pemerintah pusat mengenai kebijakan tentang jabatan fungsional ini bertujuan untuk membuat birokrasi lebih efektif dan efisien. Namun kebijakan itu kata dia, harus dijemput dengan satu sistem sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) itu tetap bisa berkembang.
Sehingga meski pejabat fungsional tidak memiliki jabatan struktural, namun tetap masih berada dalam satu sistem penilaian yang ada dalam sistem jenjang karir yang diperhitungkan.
“Jadi aplikasi JF PRO ini membuat ASN bisa melakukan perencanaan untuk karirnya ke depan, bisa kemudian mengembangkan keahliannya, bisa mempelajari berbagai macam aturan sehingga kemudian dif fungsional ini bisa tetap berkembang dan tidak tertutup kemungkinan akan bergeser kembali ke struktural apabila kemudian ada kebutuhan dan kapasitasnya memungkinkan untuk itu,” katanya.
