Agus mengatakan, FPK ini adalah wadah informasi, komunikasi, kerja sama dan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan pembauran kebangsaan tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada. FPK merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya menjaga serta memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Agus menekankan bahwa keberadaan FPK itu untuk membantu pemerintah daerah dalam memelihara dan lebih memaknai pembauran persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
“Jadi wajib setiap provinsi dan daerah itu membentuk FPK. Di Kota Bogor sendiri ada 21 suku, etnis, dan budaya serta di dalamnya ekonomi. Kalau kotanya tenang ekonominya pun berjalan. Dan Kota Bogor itu menjadi barometernya,” paparnya. (*)
